Kalbar 

Kalbar Sehat Paripurna

Sehat adalah hak dasar dari setiap individu , baik kesehatan yang bersifat jasmani maupun rohani. Masyarakat yang sehat merupakan muara dari sesuatu tatanan sosial untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Indeks kesejahteraan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat. Produktivitas tersebut memberikan dampak pada negara dan dunia. Dunia pada hari ini telah bergerak begitu cepat, sehingga kita juga membutuhkan akselerasi dalam membangun sistem kesehatan ini, khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Kalbar memiliki wilayah yang begitu luas, dengan 14 kabupaten/kota serta keberagaman yang tidak kalah luasnya dari wilayah itu sendiri.

Sebagai masyarakat Kalbar, tentu kita mengharapkan terjadi perubahan yang signifikan dalam beberapa waktu kedepan. Harapan tersebut wajib kita tanamkan dan sampaikan kepada pemimpin Kalbar pada saat ini. Seberapa mampu pemerintahan pada saat ini, untuk menekan ketimpangan antara pelayanan kesehatan di wilayah kota dan kabupaten, sampai ketingkat kecamatan dan desa-desa. Serta daerah Kalbar yang tergolong dalam daerah tertingal, terpencil dan terluar. Hal ini memerlukan peran serta pemerintah, masyarakat dan bukti kebijakan yang nyata.

Sistem Pelayanan Kesehatan bergantung kepada aspek infrastruktur, sistem pembiayaan, dan komitmen pelayanan. Pemerintah harus memberikan kepastian aspek tersebut sampai kepada lokus terkecil dari masyarakat dan terjamin kualitas dan kuantitasnya. Tulisan ini akan mengulas dua aspek tersebut, yaitu pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Pada Januari 2018, 55,7% masyarakat Kalbar telah terdaftar BPJS Kesehatan, angka ini masih jauh dari cakupan nasional. Bahkan angka tersebut sangat jauh dari komitmen untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta. Keberhasilan menjadikan seluruh masyarakat Kalbar anggota dari BPJS kesehatan, artinya memberikan akses terhadap seluruh pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung.

Komitmen untuk menjadikan masyarakat sehat adalah pekerjaan bersama, sehingga beban kerja tersebut dapat terbagi. Sama halnya dengan menyiapkan fasilitas kesehatan. Baik level Poskesdes, Puskesmas, dan Rumah Sakit. Rasio puskesmas per satuan penduduk (2016) 1 : 19.341. Sedangkan rumah sakit tipe tipe C tersebar di tingkat kabupaten dan kota. Kalbar memiliki 2 RS tipe B yaitu RSUD dr. Soedarso Pontianak dan RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang. Jumlah RS tipe B ini harus terus bertambah untuk meregionalisasi pelayanan kesehatan di Kalbar. Dengan adanya regionalisasi tersebut, beban kerja RS rujukan seperti RSUD dr.Soedarso akan berkurang dengan sendirinya. Seperti RSUD dr.Abdul Aziz Singkawang yang menerima gempuran pasien dari Singkawang, Bengkayang dan Sambas, bahkan dari Mempawah dan Landak. Setidaknya regionalisasi berikutnya berada di wilayah Sintang atau sekitarnya dan Ketapang atau sekitarnya. Dalam hal ini, pemerintahan provinsi membutuhkan pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan hal tersebut.

Komitmen untuk meningkatkan level layanan tersebut membutuhkan berbagai aspek yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Kendala utama untuk menempatkan dokter spesialis/ subspesialis harus mampu dijawab oleh pemerintahan yang sedang berwenang pada saat ini. Selain RSUD, RS milik TNI dan Polri juga berkontribusi memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kalbar.

Akhirnya, semoga total alokasi lebih dari 40% APBD Kalbar untuk pendidikan dan kesehatan menjadi terobosan yang luar biasa, ditambah dengan peningkatan cakupan dari BPJS kesehatan dan kemampuan regionalisasi layanan kesehatan di beberapa daerah. Sehingga memberikan dampak nyata dan mewujudkan masyarakat Kalbar sehat yang paripurna.

Irwanda,S.Ked

(+6285245990794)

(irwanda.djamil@gmail.com)

Artikel Terkait

Leave a Comment