Pontianak 

Babak Baru Perjuangan Pejuang Agraria

Ayub didampingi advokat pendampingnya Abdul Cholis saat ditemui di kantor PBHK // dra

Pontianak – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) melakukan konferensi pers terkait bebasnya Ayub, Ketua Ranting Serikat Tani Ds. Olak-olak Kubu Kab. Kubu Raya yang ditahan sejak Februari 2018 di Rutan Mempawah. Kamis (20/12/2018)

Ayub merupakan pejuang agraria dari Ds. Olak-olak Kubu Kalbar yang ditangkap paksa pada 22 Februari silam. Dimana Ayub berjuang untuk menuntut dikembalikan tanahnya yang dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit.

Pada 22 Februari 2018 sekitar pukul 24:00 Wib di Sekretariat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wilayah Kalimantan Barat Ayub dibawa oleh pihak kepolisian yang berjumlah 6 orang dengan menggunakan mobil. “Bahkan pihak kepolisian tidak memberitahukan surat penangkapan dan penjelasan apapun sebelumnya” jelas Ayub

Abdul Cholis selaku advokat pendamping kasus Ayub mengatakan dalam hal ini pihaknya selaku kuasa hukum Ayub Bin Sakak menyampaikan beberapa hal yang menurutnya urgent untuk disampaikan.

“Bahwa putusan hakim nomor : 1/8Pid.B/2018 PN Mpw, kami selaku kuasa hukum Ayub Bin Sakak, telap menghormati dan menghargai atas hasil keputusan hakim karena hakim dalam negara hukurn merupakan pemegang pemegang kuasa atas keadilan” jelas Abdul Cholis.

Itulah sebabnya putusan hakim dinegara hukum merupakan satu-satunya putusan yang wajb dihormati, diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga negara, sebagai bentuk kapatuhan warga negara hukum, sesuai dengan asas Res Judicate Pro Veritate Habetur (Putusan Hakim Harus Dianggap Benar Apapun Yang tejadi).

“Kami juga telah mempelajari atas pertimbangan-perimbangan hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap klien kami” tambahnya.

Dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan atas tindakan yang dilakukan pihak kepolisian yang diłakukan secara tidak prosedural yakni pihak kepolisian tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan berdasarkan Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHP.

Perbuatan Ayub dianggap melawan hukum berupa pencurian kelapa sawit yang pada hakikatnya Ayub dan masyarakat lainnya mełakukan pengambilan buah sawit tersebut karena lebih dari 5 tahun mereka tidak mendapatkan hasil buah perusahaan.

“Sehingga sangat wajar jika Ayub dan masyarakat sekitar memanen buah sawit karena kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi” tambahnya.

Dirinya berharap kedepannya masyarakat untuk tidak lagi melakukan pemanenan dilahan sengketa dan segera untuk mengambil tindakan hukum keperdataan dalam rangka mempertahankan lahan masyarakat.

“PBHK selaku lembaga bantuan hukum selalu siap untuk medampingi masyarakat dalam memberikan advice dan tindakan hukum yang tepat dalam penanganan masalah hukum yang dihadapi masyarakat” tutupnya.
(dra)

Artikel Terkait

Leave a Comment