Pontianak 

Belum Menjadikan OSO DCT DPD RI, Ribuan Kader Hanura Berunjuk Rasa

Unjuk rasa kader dan simpatisan Hanura di kantor KPU provinsi Kalbar//dra

Pontianak,PH – Ribuan masa yang terdiri dari kader dan simpatisan Partai Hanura yang dikoordinatori langsung oleh Ketua DPD Partai Hanura Kalbar Suyanto Tanjung menggelar aksi damai di kantor KPU Kalbar. Jum’at (28/12/18)

Aksi damai dilaksanakan terkait keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan PTUN terhadap Ketum DPP Partai Hanura yang mana belum dimasukkan nama Oesman Sapta Oedang (OSO) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU RI.

Suyanto Tanjung mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan aksi hari ini sangat mengerti tentang aturan yang tahu tentang hukum. “Hari ini kami datang di sini melakukan aksi unjuk rasa, kami tidak ingin ribut dengan siapapun termasuk dengan teman-teman kita dari KPU” jelas Suyanto Tanjung.

Persoalan yang dilihat selaku kader partai Hanura di Kalbar ini bahwa KPU ada main politik tentang keputusan hukum yang telah dikeluarkan oleh MA dan MK.

“Benar bahwa 2 lembaga tinggi negara memasukkan kembali nama bapak Oesman Sapta adalah calon anggota DPD RI yang mencalonkan dirinya di KPU Provinsi Kalbar dan telah dinyatakan memenuhi syarat” lanjutnya.

Pada saat itu keluarnya putusan MK kurang lebih menyatakan bahwa pengurus partai politik harus ada surat pengunduran dirinya, baru bisa diterima di KPU dan selama ini yang diketahui putusan MK itu tidak berlaku.

“Proses ini sudah jalan dan sudah kami lalui intinya pada hari ini proses hukum telah kami lalui, kami ikuti dan Oesman Sapta tidak pernah minta mempersoalkan ini beliau legowo menerimanya” tegasnya.

Sementara itu ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan bahwa semua keputusan yang ada tentunya berdasarkan putusan KPU RI, dan KPU provinsi tentunya tidak bisa membuat putusan terkait dengan proses penetapan.

“Karena kewenangan ada di KPU RI yang pertama yang kedua berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan pada hari ini ini tentukan ditindaklanjuti karena dari tadi kami juga sudah membuat laporan terkait aksi ini ke KPU RI untuk diselesaikan” jelas Ramdan.

Partai Hanura juga diharapkan untuk membuat pernyataan sikap dan KPU Provinsi akan meneruskan ke KPU RI dimana memang proses pendaftaran ada di KPU Provinsi tetapi keputusan tetap di KPU RI.

“Kewenangan sepenuhnya itu berada di KPU RI dan saya sampaikan untuk Partai Hanura agar segera membuat keputusan yang berisikan aspirasi dan nanti akan diteruskan kepada KPU RI” tegas Ramdan.

Adapun tuntutan aksi masa simpatisan dan kader Hanura sebagai berikut:

  1. Mengakomodir kembali Pak OSO ke DCT (Daftar Calon Tetap) Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. KPU sebagai Penyelenggara harus mematuhi keputusan hukum
  3. Dalam dua hari kedepan apabila KPU tidak melaksanakan keputusan MA maka kami akan melakukan tuntutan hukum
  4. Menolak keputusan KPU yang memaksa Pak OSO untuk mundur dari Ketua Umum Partai Hanura

(dra)

Artikel Terkait

Leave a Comment