Pontianak 

FPR Bersyukur Atas Bebasnya Sang Pejuang Agraria

M. Aziz Fikri, ketua FPR Kalbar //dra

Pontianak – Bebasnya pejuang agraria dan pejuang kaum tani yang dikriminalisasi, Ayub membuat M. Aziz Fikri ketua Font Perjuangan Rakyat Kalbar ikut bersyukur akan hal itu.

M. Aziz mengatakan bahwa Ayub dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-hak demokratis kaum tani terutama hak atas tanah yang telah dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit skala besar PT.Sintang Raya (PT. SR) dan PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB).

“Kuatnya kekuatan ekonomi politik perkebunan sawit skala besar tersebut telah mengunci rapat-rapat keadilan bagi kaum tani miskin di pedesaan” jelas M. Aziz Fikri. (20/12/18)

Kriminalisasi terhadap kaum tani seperti yang dialami Ayub di Kalbar, khususnya di Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya bukanlah kali pertama. Sebelumnya telah terjadi rententan panjang intimidasi, teror, tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani di 9 Desa yang tanahnya dimonopoli oleh PT Sintang Raya dan PT. CTB.

Masalah ini telah menjadi rahasisa umum jajaran pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, terlebih Kabupaten Kubu Raya. Lebih dari 10 tahun Perjuangan Kaum Tani di Kubu Raya menolak keberadaan Perusahaan tersebut tidak pernah digubris oleh Negara.

Teror, intimidasi, kekerasan bahkan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kaum tani dipedesaan adalah cara paling ampuh untuk memuluskan perampasan tanah.

Namun bukannya takut, keberanian rakyat terus meningkat berlipat-lipat karena semakin mengetahui bopeng sesungguhnya dari rezim yang berkuasa hari ini.

Setidaknya kabar gembira yang ditunggu-tunggu kaum tani di Desa Olak-Olak Kubu dan seluruh Indonesia telah tiba, Ayub dibebaskan dari masa tahanannya. “Berarti pula kembalinya pejuang kaum tani kekampung halamannya untuk bersama-sama berjuang kembali” tegasnya.

Disaat yang sama dibelahan Indonesia lainnya, negara terus melakukan penindasannya terhadap kaum tani dan masyarakat adat. 18 Desember 2018 kembali terjadi teror, intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani di dusun Jurang Koak dan dusun Burne, Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“2 orang Petani sekaligus masyarakat adat ditangkap dan pemukulan terhadap seorang pemuda yang berakibat luka serius di kepala” tambahnya.

Oleh Karena itu Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat membuat pernyataan sikap :

  1. Menuntut dihentikannya kriminalisasi petani, aktivis, dan pejuang agraria serta bebaskan seluruh petani yang dikriminalisasi di seluruh Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia.
  2. Menuntut presiden RI dan gubernur Kalimantan Barat menindaklanjuti pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Olak-Olak Kubu oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Sintang Raya dan PT.Cipta Tumbuh Berkembang.
  3. Mengutuk keras intimidasi, teror, pengusiran, pengrusakan, kekerasan serta penangkapan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani melalui aparat gabungan POLRI, POLHUT dan satuan keamanan TNGR di Dusun Jurang Koak, Desa Bedabas.
  4. Menuntut kepada POLRI untuk membebaskan tanpa syarat 2 orang petani Jurang Koak yang ditangkap dan mengusut tuntas pemukulan terhadap petani di sana.
  5. Menuntut Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) untuk mengembalikan tanah milik kaum tani di desa-desa yang diklaim oleh TNGR dan menghentikan perampasan tanah milik masyarakat.
  6. Menuntut TNGR mengganti seluruh kerugian yang dialami kaum tani di sekitar Gunung Rinjani akibat peristiwa pengrusakan, pengusiran September 2017 dan Operasi Gabungan 18 Desember 2018.
  7. Menuntut pemerintah Jokowi beserta jajarannya segera merealisasikan tim kecil yang akan melakukan pengukuran ulang HGU PT.Lonsum dan mengembalikan tanah adat Suku Ammatoa Kajang, Bulukumba,Sulawesi Selatan.
  8. Menuntut kepada POLRI hingga jajaran POLRES Bulukumba untuk membebaskan tanpa syarat 14 Pejuang kaum tani dan masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh PT.Lonsum.
  9. Menuntut Pemerintah Jokowi-JK beserta jajarannya menghentikan perampasan tanah kaum tani untuk peruntukan apapun.
  10. Menuntut pemerintah jokowi-JK beserta jajarannya menghentikan Reforma Agraria Palsu dan Perhutanan Sosial (RA-PS) yang nyatanya tidak menghilangkan monopoli tanah tuan tanah.
  11. Menuntut dicabutnya pelarangan pembakaran ladang bagi kaum tani dan masyarakat adat di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia.
  12. Menuntut Pemerintah jokowi-JK beserta jajarannya untuk sesegera mungkin menaikkan harga jual karet, kelapa bulat (kopra), sawit milik petani.

(dra)

Artikel Terkait

Leave a Comment