Pontianak 

IMM Kalbar Kecam Perbuatan Keji Terhadap Muslim Uighur

IMM Kalbar saat melakukan aksi di bundaran Digulis Untan Pontianak //dra

Pontianak,PH – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Se-Indonesia menggelar aksi bela muslim Uighur di Bundaran Digulis, Pontianak, Jumat (21/12/2018).

Puluhan massa aksi ini membawa berbagai atribut seperti bendera dan spanduk-spanduk bentuk dukungan terhadap muslim Uighur.

Ketua DPD IMM Kalbar, Suharman mengatakan aksi ini dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia dan mengacu berdasarkan intruksi DPP IMM.

“Aksi ini dilaksanakan atas peristiwa 11 September lalu, dimana perostiwa itu menjadi momentum bagi pemerintah Tiongkok untuk mendeklarasikan perang melawan teror,” jelas Suharman.

Suharman mwngungkapkan pada peristiwa tersebut kaum muslim beraliran sufi dan berbahasa turki menjadi korban kekerasan dari pemerintah Tiongkok dengan tuduhan berafiliasi kepada jihadist seperti Al-Qaeda.

“Penduduk Uighur adalah keturunan Asia Tengah dan etnik ke- 5 terbesar di tiongkok. Ada 8 juta penduduk Uighur yang menetap di Provinsi Xinjiang yang secara agama, bahasa dan budaya berbeda dengan mayoritas etnik Han yang menempati kota yang sama sejak tahun 1949,” tambahnya.

Suharman menambahkan komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan kajian terhadap hak asasi di Tiongkok, untuk penghapusan diskriminasi rasial dan menyatakan keprihatinan terhadap yang menimpa muslim Uighur di RRT.

“PBB telah menerima laporan kredibel yang menyatakan pemerintah Tiongkok menahan penduduk Uighurs di kamp-kamp rahasia dimana HAM di abaikan disana” tambahnya.

Maka dari itu, IMM Kalbar membuat pernyataan sikap, antara lain:

  1. Mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap muslim Uighur karena menyalahi Universal Declaration of Human Rights. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia disebutkan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keamanan. Tidak boleh ada manusia yang menjadi subjek kekerasan, penyiksaan dan kekejaman walaupun itu dalam rangka hukuman. Tidak boleh ada penangkapan, penahanan dan pengasingan sewenang-wenang.
  2. Memandang bahwa upaya Pemerintah Tiongkok dalam melawan ekstrimisme tidak selayaknya dilakukan dengan cara kekerasan. Hal ini akan membuat spiral kekerasan terus berlanjut, menjadi lingkarang setan yang tidak ada ujungnya.
  3. Mendesak pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasikepada pemerintah Tiongkok dalam rangka mendorong upaya perdamaian dan memberikan solusi penyeleaian konflik Uighur.
  4. Mendesak pemerintah Tiongkok untuk memberikan akses informasi kepada seluruh dunia terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi Xinjiang dan akses bantuan kemanusiaan.

(dra)

Artikel Terkait

Leave a Comment